Soal PPKn Kelas 8 Bab 3 Memaknai Peraturan Perundang-undangan
byBTM•
0
Berikut ini Soal PPKn Kelas 8 Bab 3 Memaknai Peraturan Perundang-undangan pada Uji Kompetensi 3 Lengkap dengan Jawaban.
Uji Kompetensi 3
Hukum senantiasa ada dalam kehidupan masyarakat. Hukum itu mengikat seluruh anggota masyarakat. Adakah suatu masyarakat tanpa hukum? Tidak ada, sekalipun masyarakat tersebut hidup dalam suasana yang amat sederhana, terpencil dan tidak terpengaruh oleh teknologi. Demikian juga dalam masyarakat perkotaan, nilai-nilai hukum mengikat dan harus dipatuhi oleh warganya. Dalam hidup bernegara, hukum menjadi alat untuk menciptakan ketertiban dan keadilan. Suatu masyarakat/negara pastilah hidupnya akan kacau apabila hukum tidak dilaksanakan oleh masyarakat tersebut.
Jawablah soal-soal di bawah ini dengan benar!
1. Mengapa suatu masyarakat bisa kacau jika tidak ada hukum?
Jawaban :
Karena hukum merupakan pedoman bagi masyarakat agar dapat berperilaku secara teratur dalam lingkungan. Sehingga apabila hukum dihilangkan maka kehidupan dan perilaku masyarakat menjadi tidak teratur dan salah arah.
2. Bagaimana sebuah hukum dapat menciptakan ketertiban dan keadilan? Berikan contohnya!
Jawaban :
Sebuah hukum dapat menciptakan ketertiban dan keadilan, karena seluruh masyarakat memiliki kedudukan yang sama di mata hukum. Contohnya seorang pejabat pemerintahan dan rakyat biasa yang sedang disidang, keduanya memiliki hak dan kedudukan yang sama di depan hakim peradilan.
3. Bagaimana sebuah peraturan negara dibuat dan cara menyebarluaskannya pada masyarakat?
Jawaban :
Sebuah peraturan negara dibuat setelah melalui proses yang panjang mulai dari perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan, dan pengundangan. Cara menyebarluaskannya dilakukan oleh menteri atau pimpinan lembaga pemerintah non departemen yang berkoordinasi dengan kementrian komunikasi dan informasi.
4. Jika kalian adalah pembuat peraturan, bagaimanakah caranya agar masyarakat mau mematuhi aturan yang telah dibuat?
Jawaban :
- Harus ada sanksi yang Tegas dan Mengikat
- Aturan tersebut tidak Melanggar Hak Asasi Manusia
- Aturan tersebut tidak mengurangi Nilai-Nilai Moral
- Dengan Mempublikasikan manfaat dari Peraturan tersebut dan sanksinya
5. Gambarkan dua buah situasi, dimana yang pertama masyarakatnya mematuhi hukum sedangkan yang lainnya tidak mematuhi hukum, berikan opini kalian dengan memberi alasan siatuasi mana yang akan dipilih.
Jawaban :
- Situasi Pertama : Pengendara taat dalam berkendara dengan mematuhi traffic light dan berhenti saat rambu berwarna merah
- Situasi Kedua : Pengendara menerobos traffic light berwarna merah dan terjadi kecelakaan
Opini :
Situasi yang dipilih iyalah situasi yang pertama dengan mematuhi traffic light, karena di situasi kedua dapat terjadi hal buruk apabila tidak mematuhi traffic light. Inilah pentingnya taat hukum.
Soal PG PPKn Kelas 8 Bab 3 Memaknai Peraturan Perundang-undangan
Topik Soal PPKn Kelas 8 pada bab 3 ini diantaranya :
A. Makna Tata Urutan Perundang- Undangan di Indonesia
B. Proses Penyusunan Peraturan Perundang- Undangan dan Menampilkan Sikap Sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan
Mari simak dan pelajari latihan soal dibawah ini :
A. Soal Tentang Makna Tata Urutan Perundang- Undangan di Indonesia
1. Negara Indonesia adalah negara hukum. Hal ini dinyatakan dalam UUD Negara republik Indonesia Tahun 1945 pasal ....
A. 1 ayat (1)
B. 2 ayat (1)
C. 1 ayat (3)
D. 2 ayat (2)
2. Pernyataan yang benar bahwa negara Indonesia merupakan negara hukum adalah ....
A. kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara termasuk dalam pemerintahan harus didasarkan pada hukum yang sesuai dan hukum nasional
B. Hukum dijadikan panglima, segala sesuatu harus atas dasar hukum
C. Hukum sebagai dasar dapat mengantisipasi dan mengatasi permasalahan yang timbul dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara berdasarkan Pancasila dan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945
D. semua jawaban benar
3. Ketentuan tentang cara pembentukan Undang- undang diatur dengan undang- undang ditegaskan dalam pasal ....
A. 21 UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945
B. 22 A UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945
C. 22 B UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945
D. 23 UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945
4. Di bawah ini yang bukan merupakan unsur berdasarkan pengertian undang- undang nomor 12 tahun 2011 adalah ....
A. produk hukum harus bersifat tertulis
B. produk hukum harus dapat mengayomi keseluruh kepentingan masyarakat secara luas
C. produk hukum harus mengikat secara umum
D. produk hukum dikeluarkan oleh pejabat atau lembaga yang berwenang melalui prosedur yang telah ditetapkan oleh peraturan perundang- undangan
5. Peraturan perundang- undangan memiliki hierarki atau tingkatan sehingga kedudukan peraturan yang satu lebih tinggi dari yang lain. Landasan hukum yang mengaturnya adalah ....
A. UU No. 17 tahun 2011
B. UU No. 16 tahun 2011
C. UU No. 15 tahun 2011
D. UU No. 12 tahun 2011
6. Tata urutan perundang- undangan perlu dilakukan sesuai dengan prinsip atau asas umum yang mencakup salah satu hal di bawah ini yaitu ....
A. dasar peraturan perundang- undangan selalu peraturan perundang- undangan
B. hanya peraturan perundang- undangan tertentu saja yang dapat dijadikan landasan yuridis
C. peraturan perundang-undangan yang masih berlaku hanya dapat dihapus, dicabut, atau diubah oleh peraturan perundang-undangan yang sederajat atau lebih tinggi
D. semua jawaban benar
7. Perhatikan peraturan perundang- undangan berikut ini,
(1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
(2) Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang
(3) Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat
(4) Peraturan Presiden (Perpres)
(5) Peraturan Pemerintah (PP)
(6) Peraturan Daerah Provinsi (Perda Provinsi)
(7) Peraturan Daerah Kabupaten/Kota (Perda Kabupaten/Kota)
Urutan peraturan perundang- undangan di Indonesia yang benar sesuai dengan pasal 7 UU nomor 12 Tahun 2011 adalah ....
A. (1) - (3) - (2) - (5) -(4) - (6) - (7)
B. (1) - (2) - (3) - (5) -(4) - (6) - (7)
C. (1) - (3) - (2) - (4) -(5) - (6) - (7)
D. (1) - (3) - (2) - (5) -(4) - (7) - (6)
8. Materi muatan dalam UUD 195 dapat diubah sesuai dengan perkembangan zaman. Hal ini menunjukkan bahwa UUD 1945 bersifat ....
A. rigid
B. kaku
C. supel
D. universal
9. Undang- undang merupakan peraturan perundang- undangan yang dibentuk oleh DPR dengan persetujuan bersama Presiden dengan materi muatan yang harus diatur sebagai berikut ini, kecuali ....
A. pengaturan lebih lanjut mengenai ketentuan UUD 1945
B. perintah suatu Undang - Undang untuk diatur dengan Undang- Undang
C. pemenuhan kebutuhan hukum dalam masyarakat
D. penyesuaian terhadap hukum di negara lain
10. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang ditetapkan apabila ....
A. terdapat suatu keadaan yang bersifat memaksa dan memerlukan tindakan yang cepat dan tepat
B. adanya kepentingan dari pemerintah untuk menetapkan suatu undang- undang tertentu
C. Undang- undang yang lama bersifat kaku atau rigid
D. adanya tindak lanjut dari putusan Mahkamah Konstitusi yang dilakukan oleh DPR atau Presiden
11. Berikut pernyataan yang benar tentang peraturan perundang- undangan adalah ....
A. Perpu dapat berubah status menjadi Undang- Undang apabila mendapatkan persetujuan dewan dan atau sebaliknya
B. Materi Perpu adalah sama dengan materi muatan undang- undang serta materi Perpu lebih ke kegentingan yang memaksa
C. Substansi Perpu tergantung kepada kebutuhan rakyat dan sangat tergantung pada persetujuan DPR
D. jawaban A dan B benar
12. Salah satu ciri utama materi muatan peraturan pemerintah adalah ....
A. menekankan pada hal- hal yang bersifat pidana
B. bersifat teknis atau administratif dalam menjalankan pemerintahan
C. bersifat memberikan beban kepada masyarakat
D. adanya pencantuman aturan- aturan tertentu yang bersifat memaksa
13. Berdasarkan UU No. 12 Tahun 2011 pasal 13 ditegaskan bahwa materi muatan peraturan Presiden meliputi hal- hal di bawah ini, kecuali ....
A. materi yang diperintahkan undang- undang
B. materi untuk melaksanakan peraturan pemerintah
C. materi untuk melaksanakan tujuan nasional
D. materi untuk melaksanakan penyelenggaraan kekuasaan
14. Di bawah ini yang termasuk cakupan materi muatan peraturan daerah atau provinsi dan peraturan daerah atau kabupaten adalah ....
A. politik luar negeri
B. pertahanan dan keamanan
C. urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya
D. kepentingan yustisi, moneter, fiskal nasional dan agama
15. Pada pembentukan peraturan perundang- undangan yang ditegaskan dalam pasal 5, terdapat asas- asas pembentuknya. Adapun salah satunya adalah asas kejelasan tujuan yang bermakna bahwa .....
A. setiap jenis peraturan perundang- undangan harus dibuat oleh lembaga negara atau pejabat pembentuk peraturan perundang- undangan yang berwenang
B. setiap pembentukan peraturan perundang- undangan harus mempunyai tujuan yang jelas yang hendak dicapai
C. pada pembentukan peraturan perundang- undangan, pembuat harus benar- benar memperhatikan materi muatan yang tepat sesuai dengan jenis hierarki peraturan perundang- undangan
D. setiap pembentukan peraturan perundang- undangan harus memperhitungkan efektifitas peraturan perundanga- undangan tersebut dalam masyarakat, baik secara filosofis, sosiologis, maupun yuridis
B. Soal Tentang Proses Penyusunan Peraturan Perundang- Undangan dan Menampilkan Sikap Sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan
1. Landasan filosofis dalam pembentukan peraturan perundang- undangan nasional berkaitan dengan ideologi negara adalah ....
A. UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945
B. Pancasila
C. Undang- Undang
D. Peraturan Pemerintah
2. Landasan formal atau landasan yuridis dalam pembentukan peraturan perundang- undangan nasional adalah ....
A. UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945
B. Pancasila
C. Undang- Undang
D. Peraturan Pemerintah
3. Setiap peraturan perundang- undangan yang dibuat harus berkaitan dengan kondisi atau kenyataan yang tumbuh dan hidup di dalam masyarakat. Pernyataan ini merupakan salah satu landasan umum pembentukan perundang- undangan yaitu landasan ....
A. formal
B. filosofis
C. sosiologis
D. politis
4. Di bawah ini yang bukan merupakan pernyataan yang benar tentang Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 adalah ....
A. Undang- Undang Dasar merupakan hukum dasar tertulis Negara Kesatuan republik Indonesia
B. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 merupakan hukum dasar dalam peraturan perundangan-undangan
C. UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 tidak dapat diubah oleh lembaga tinggi negara
D. UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 merupakan sumber hukum bagi peraturan perundang-undangan, dan merupakan hukum tertinggi dalam tata urutan peraturan perundang-undangan di Indonesia
5. Secara historis, UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 disusun oleh ....
A. BPUPK
B. PPKI
C. KNIP
D. DPR
6. Perubahan UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945 sejak ditetapkan pada tanggal 18 Agustus 1945 sampai dengan masa sekarang ini sudah dilakukan sebanyak ....
A. 2 kali
B. 3 kali
C. 4 kali
D. 5 kali
7. Lembaga tinggi negara yang berwenang untuk mengubah dan menetapkan UUD sesuai dengan amanat pasal 3 ayat (1) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 adalah ....
A. DPR
B. MPR
C. Mahkamah Konstitusi
D. Komisi Yudisial
8. Di bawah ini yang bukan merupakan tata cara perubahan UUD sesuai pasal 37 UUD NRI Tahun 1945 adalah ....
A. Usul perubahan pasal- pasal diajukan sekurang- kurangnya 1/3 dari jumlah anggota MPR dan disampaiakan secara tertulis yang memuat bagian yang diusulkan untuk diubah beserta alasannya
B. Sidang MPR untuk mengubah pasal- pasal dihadiri sekurang- kurangnya 2/3 anggota DPR
C. Khusus berkaitan dengan Negara Kesatuan Republik Indonesia tidak dapat dilakukan perubahan
D. Putusan untuk mengubah disetujui oleh sekurang- kurangnya 50% dari anggota MPR
9. Salah satu kesepakatan dasar dalam perubahan UUD NRI 1945 adalah ....
A. tidak mengubah pembukaan UUD NRI Tahun 1945 dan tetap mempertahankan Negara Kesatuan Republik Indonesia
B. mempertegas sistem pemerintahan presidensial
C. perubahan dilakukan dengan cara adendum dan dalam penjelasan UUD NRI Tahun 1945 yang memuat hal- hal bersifat normatiff akan dimasukkan ke dalam pasal- pasal
D. semua jawaban benar
10. Perubahan UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945 dilakukan dengan cara adendum, artinya ....
A. menambah pasal perubahan dengan menghilangkan pasal sebelumnya
B. menambahkan pasal perubahan tanpa menghilangkan pasal sebelumnya
C. merevisi pasal yang sudah ada sebelumnya
D. mengganti pasal yang lama dengan pasal yang baru
11. Perubahan UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945 dilakukan dengan cara adendum bertujuan untuk ....
A. mengganti pasal sebelumnya
B. merevisi kalimat yang kurang tepat
C. kepentingan bukti historis
D. mengubah esensi dari pasal sebelumnya
12. Berikut ini yang bukan merupakan contoh ketetapan MPRS dan MPR yang masih berlaku dengan ketentuan seusai dengan pasal 2 ketetapan MPR No. I/ MPR//2003 adalah ....
A. Ketetapan MPRS RI Nomor XXV/MPRS/1966
B. Ketetapan MPR RI Nomor XVI/MPR/1998 tentang Politik Ekonomi dalam rangka Demokrasi Ekonomi.
C. Ketetapan MPR RI Nomor V/MPR/1999 tentang Penentuan Pendapat di Timor Timur.
D. Ketetapan MPRS RI Nomor XXIX/MPRS/1966 tentang Pengangkatan Pahlawan Ampera.
13. Salah satu ketetapan MPRS/ MPR yyang dinyatakan tetap berlaku sampai dengan terbentuknya Undang- Undang menurut pasal 4 Pasal 4 Ketetapan MPR No. I/MPR/2003 adalah ....
A. Ketetapan MPR RI Nomor XI/MPR/1998 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih, Bebas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN)
B. Ketetapan MPR RI Nomor XV/MPR/1998 tentang Penyelenggaraan Otonomi Daerah
C. Ketetapan MPR RI Nomor III/MPR/2000 tentang Sumber Hukum dan Tata Urutan Peraturan Perundang-undangan
D. semua jawaban benar
14. Pernyataan yang benar tentang peraturan pemerintah pengganti undang- undang adalah ....
A. peraturan perundang- undangan dibentuk oleh DPR dengan persetujuan bersama presiden
B. peraturan pemerintah pengganti undang- undang ditetapkan oleh presiden dalam hal ihwal kegentingan yang memaksa
C. Undang- undang dan peraturan pemerintah pengganti undang- undang memiliki kedudukan yang sederajat
D. rancangan peraturan pengganti undang- undang diajukan oleh presiden kepada DPR
15. Tahapan pertama proses usulan pembuatan undang- undang yang diajukan oleh DPR adalah ....
A. pembahasan rancangan undang- undang oleh mentri yang ditugaskan Presiden bersama DPR
B. pengajuan rancangan undang- undang secara tertulis kepada presiden
C. rancangan undang- undang disahkan oleh presiden menjadi undang- undang
