Soal Tentang Hubungan Struktural dan Fungsional Pemerintah Pusat dan Daerah

Hubungan Struktural dan Fungsional Pemerintah Pusat dan Daerah

Essential Questions

• Apa implikasi desentralisasi terhadap pemerintahan di Indonesia?
• Bagaimana desentralisasi politik, fungsional, dan kebudayaan berbeda satu sama lain?
• Mengapa otonomi daerah penting dalam konteks pemerintahan di Indonesia?
• Bagaimana nilai, dimensi, dan prinsip otonomi daerah memengaruhi kehidupan masyarakat?
• Bagaimana pemerintah pusat berperan dalam mendukung pelaksanaan otonomi daerah di Indonesia?

Question Set

1. Apa yang dimaksud dengan desentralisasi politik?

1. Pemberian hak kepada daerah
2. Pemberian hak kepada golongan tertentu
3. Pemberian hak kepada golongan minoritas
4. Pelimpahan kewenangan dari pemerintah pusat

Pelimpahan kewenangan dari pemerintah pusat

2. Prinsip dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang menekankan pada keserasian disebut?

1. Prinsip Penyebaran
2. Prinsip Keserasian
3. Prinsip Riil dan Tanggung Jawab
4. Prinsip Kesatuan

Prinsip Keserasian

3. Fungsi pemerintah pusat dalam pelaksanaan otonomi daerah yang berperan dalam memberikan bantuan teknis dan administratif kepada pemerintah daerah disebut?

1. Fungsi Layanan
2. Fungsi Pengaturan
3. Fungsi Pemberdayaan
4. Fungsi Administratif

Fungsi Layanan

4. Provinsi yang termasuk dalam kategori Otonomi Khusus menurut bacaan adalah?

1. Yogyakarta
2. Jakarta
3. Papua
4. Aceh

Papua

5. Fungsi pemerintah pusat dalam pelaksanaan otonomi daerah yang berperan dalam memberikan wewenang kepada pemerintah daerah untuk mengatur urusan tertentu disebut?

1. Fungsi Layanan
2. Fungsi Pengaturan
3. Fungsi Pemberdayaan
4. Fungsi Administratif

Fungsi Pemberdayaan

6. Bagaimana pemerintah pusat dapat meningkatkan kerjasama dan koordinasi dengan pemerintah daerah dalam konteks hubungan struktural?

1. Mengadakan pertemuan rutin dan dialog terbuka
2. Mengendalikan semua keputusan pemerintah daerah
3. Memberikan kewenangan penuh kepada pemerintah daerah
4. Mengabaikan keberadaan pemerintah daerah

Mengadakan pertemuan rutin dan dialog terbuka

7. Apa yang menjadi tugas dari Sekretaris DPRD dalam pelaksanaan otonomi daerah?

1. Menyediakan dan mengkoordinasi tenaga ahli
2. Menyelenggarakan administrasi keuangan DPRD
3. Mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD
4. Menyelenggarakan administrasi kesekretariatan DPRD

Mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD

8. Apa yang menjadi kewenangan pemerintah daerah untuk kabupaten/kota dalam hal penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat?

1. Perencanaan dan pengendalian pembangunan
2. Penyelenggaraan ketertiban umum
3. Pelayanan bidang ketenagakerjaan
4. Penyelenggaraan pendidikan

Penyelenggaraan ketertiban umum

9. Nilai dasar yang dikembangkan dalam Undang-Undang Dasar Negara RI Tahun 1945 yang diwujudkan dalam pandangan bahwa Indonesia tidak mempunyai kesatuan pemerintahan lain di dalamnya disebut?

1. Nilai Administratif
2. Nilai Politik
3. Nilai Desentralisasi Teritorial
4. Nilai Unitaris

Nilai Unitaris

10. Apa yang menjadi kewenangan pemerintah daerah untuk kabupaten/kota dalam hal penyelenggaraan pelayanan bidang ketenagakerjaan?

1. Pelayanan bidang ketenagakerjaan
2. Penyelenggaraan pendidikan
3. Penyelenggaraan ketertiban umum
4. Perencanaan dan pengendalian pembangunan

Pelayanan bidang ketenagakerjaan

11. Apa yang menjadi kewenangan pemerintah daerah untuk kabupaten/kota dalam hal penyelenggaraan pendidikan?

1. Penyelenggaraan ketertiban umum
2. Pelayanan bidang ketenagakerjaan
3. Perencanaan dan pengendalian pembangunan
4. Penyelenggaraan pendidikan

Penyelenggaraan pendidikan

12. Prinsip dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang menekankan pada kesatuan disebut?

1. Prinsip Kesatuan
2. Prinsip Riil dan Tanggung Jawab
3. Prinsip Keserasian
4. Prinsip Penyebaran

Prinsip Kesatuan

13. Prinsip dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang menekankan pada pemberdayaan disebut?

1. Prinsip Pemberdayaan
2. Prinsip Kesatuan
3. Prinsip Riil dan Tanggung Jawab
4. Prinsip Penyebaran

Prinsip Pemberdayaan

14. Apa yang menjadi dampak negatif dari ketidakseimbangan hubungan struktural antara pemerintah pusat dan daerah?

1. Peningkatan efisiensi pemerintahan
2. Peningkatan kesejahteraan masyarakat
3. Ketidakstabilan politik dan sosial
4. Peningkatan kerjasama antar daerah

Ketidakstabilan politik dan sosial

15. Fungsi pemerintah pusat dalam pelaksanaan otonomi daerah yang berperan dalam menetapkan kebijakan umum dan standar nasional disebut?

1. Fungsi Pengaturan
2. Fungsi Layanan
3. Fungsi Pemberdayaan
4. Fungsi Administratif

Fungsi Pengaturan

16. Provinsi yang termasuk dalam kategori Daerah Istimewa menurut bacaan adalah?

1. Yogyakarta
2. Aceh
3. Jakarta
4. Papua

Yogyakarta

17. Apa yang menjadi kewenangan pemerintah daerah untuk kabupaten/kota dalam hal penyediaan sarana dan prasarana umum?

1. Penyelenggaraan ketertiban umum
2. Penyediaan sarana dan prasarana umum
3. Perencanaan dan pengendalian pembangunan
4. Pelayanan bidang ketenagakerjaan

Penyediaan sarana dan prasarana umum

18. Apa yang dimaksud dengan hubungan struktural antara pemerintah pusat dan daerah?

1. Hubungan yang bersifat lateral
2. Hubungan yang bersifat vertikal
3. Hubungan yang bersifat horizontal
4. Hubungan yang bersifat diagonal

Hubungan yang bersifat vertikal

19. Apa yang menjadi kewenangan pemerintah daerah untuk kabupaten/kota dalam hal penanggulangan masalah sosial?

1. Perencanaan dan pengendalian pembangunan
2. Pelayanan bidang ketenagakerjaan
3. Penyelenggaraan ketertiban umum
4. Penanggulangan masalah sosial

Penanggulangan masalah sosial

20. Apa yang menjadi peran pemerintah pusat dalam menjaga keseimbangan antara otonomi daerah dan kesatuan negara?

1. Tidak terlibat dalam urusan pemerintahan daerah
2. Mengawasi dan mengendalikan kebijakan pemerintah daerah
3. Mengabaikan keberadaan pemerintah daerah
4. Memberikan kewenangan penuh kepada pemerintah daerah

Mengawasi dan mengendalikan kebijakan pemerintah daerah