Soal Tentang Kewenangan Lembaga Negara Menurut UUD Tahun 1945

Kewenangan Lembaga Negara Menurut UUD Tahun 1945



Essential Questions

  • Apa yang dimaksud dengan suprastruktur politik dan bagaimana hal tersebut memengaruhi kehidupan masyarakat?
  • Bagaimana infrastruktur politik di Indonesia mempengaruhi pembangunan negara?
  • Mengapa peran dan fungsi MPR penting dalam menjaga stabilitas politik di Indonesia?
  • Bagaimana proses pemilihan Presiden dan Wakil Presiden di Indonesia mempengaruhi demokrasi?
  • Apa implikasi kekuasaan Presiden menurut UUD NRI Tahun 1945 terhadap pemerintahan Indonesia?
  • Bagaimana peran DPR dalam menjalankan sistem politik Indonesia dan mewakili kepentingan rakyat?

Question Set

1. Apa fungsi utama Mahkamah Konstitusi menurut UUD NRI Tahun 1945?

  1. Fungsi Eksekutif
  2. Fungsi Yudikatif
  3. Fungsi Legislatif
  4. Fungsi Konstitutif

Fungsi Konstitutif

2. Siapakah yang memiliki kewenangan untuk membuat Peraturan Pemerintah menurut UUD NRI Tahun 1945?

  1. MPR
  2. BPK
  3. DPR
  4. Presiden

Presiden

3. Siapakah yang memiliki kewenangan untuk membuat Undang-Undang bersama DPR menurut UUD NRI Tahun 1945?

  1. Presiden
  2. DPR
  3. BPK
  4. MPR

Presiden

4. Siapakah yang memiliki kewenangan untuk melantik Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut UUD NRI Tahun 1945?

  1. MPR
  2. BPK
  3. DPR
  4. Presiden

MPR

5. Siapakah yang memiliki kewenangan untuk mengangkat dan memberhentikan menteri-menteri negara menurut UUD NRI Tahun 1945?

  1. MPR
  2. Presiden
  3. DPR
  4. BPK

Presiden

6. Apa fungsi utama DPR menurut UUD NRI Tahun 1945?

  1. Fungsi Eksekutif
  2. Fungsi Yudikatif
  3. Fungsi Legislatif
  4. Fungsi Administratif

Fungsi Legislatif

7. Siapakah yang memiliki kewenangan untuk mengubah dan menetapkan UUD menurut UUD NRI Tahun 1945?

  1. MPR
  2. BPK
  3. DPR
  4. Presiden

MPR

8. Siapakah yang memiliki kewenangan untuk menyatakan perang, membuat perdamaian dan perjanjian dengan negara lain atas persetujuan DPR menurut UUD NRI Tahun 1945?

  1. Presiden
  2. DPR
  3. BPK
  4. MPR

Presiden

9. Siapakah yang memiliki kewenangan untuk mengesahkan peraturan perundang-undangan menurut UUD NRI Tahun 1945?

  1. Presiden
  2. DPR
  3. MPR
  4. BPK

DPR

10. Berapa jumlah anggota MPR menurut UU Nomor 22 tahun 2003?

  1. 200
  2. 550
  3. 300
  4. 1000

550

11. Siapakah yang memiliki kewenangan untuk mengajukan RUU APBN menurut UUD NRI Tahun 1945?

  1. MPR
  2. BPK
  3. DPR
  4. Presiden

Presiden

12. Berapa jumlah anggota BPK menurut Pasal 23D (1) UUD 1945?

  1. 11
  2. 5
  3. 7
  4. 9

5

13. Berapa jumlah anggota DPD menurut Pasal 22E (1) UUD 1945?

  1. 132
  2. 100
  3. 200
  4. 80

132

14. Siapakah yang memiliki kewenangan untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan Negara menurut UUD NRI Tahun 1945?

  1. Presiden
  2. DPR
  3. MPR
  4. BPK

BPK

15. Berapa jumlah anggota MPR menurut Pasal 2 (1) UUD 1945?

  1. 550
  2. 200
  3. 1000
  4. 300

550

16. Apa fungsi utama MPR menurut UUD NRI Tahun 1945?

  1. Fungsi Eksekutif
  2. Fungsi Konstitutif
  3. Fungsi Legislatif
  4. Fungsi Yudikatif

Fungsi Konstitutif

17. Siapakah yang memiliki kewenangan untuk mengangkat dan memberhentikan Kepala Kepolisian Negara menurut UUD NRI Tahun 1945?

  1. Presiden
  2. BPK
  3. MPR
  4. DPR

Presiden

18. Apa fungsi utama BPK menurut UUD NRI Tahun 1945?

  1. Fungsi Legislatif
  2. Fungsi Eksekutif
  3. Fungsi Pengawasan
  4. Fungsi Yudikatif

Fungsi Pengawasan

19. Apa hak anggota DPR menurut UUD NRI Tahun 1945?

  1. Hak interpelasi, hak angket dan hak menyatakan pendapat
  2. Hak berlibur, hak bersenang-senang, hak berolahraga
  3. Hak memerintah, hak berkuasa, hak mengeksekusi
  4. Hak berdagang, hak berinvestasi, hak berbisnis

Hak interpelasi, hak angket dan hak menyatakan pendapat

20. Siapakah yang memiliki kewenangan untuk memberi grasi dan rehabilitasi menurut UUD NRI Tahun 1945?

  1. BPK
  2. DPR
  3. Presiden
  4. MPR

Presiden

Posting Komentar

Lebih baru Lebih lama

Blog ads

ADS