Apa yang menjadi dasar hukum bagi perlindungan terhadap hak asasi manusia dalam pertahanan?

Apa yang menjadi dasar hukum bagi perlindungan terhadap hak asasi manusia dalam pertahanan?

Jawaban :

Dasar hukumnya dapat berupa konstitusi negara, undang-undang hak asasi manusia, dan perjanjian internasional.

 

Perlindungan terhadap hak asasi manusia dalam pertahanan didasarkan pada berbagai instrumen hukum internasional dan nasional. Berikut adalah beberapa dasar hukum yang menjadi acuan dalam konteks perlindungan hak asasi manusia dalam pertahanan:

1. Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM): DUHAM, yang diadopsi oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) pada tahun 1948, menyatakan hak-hak asasi manusia yang fundamental dan universal yang harus dihormati oleh semua negara.
2. Persetujuan dan Konvensi Internasional: Berbagai konvensi dan perjanjian internasional, seperti Konvensi Jenewa tentang Perlindungan Korban Perang (1949) dan Konvensi tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Rasial (1965), memberikan kerangka hukum bagi perlindungan hak asasi manusia dalam konteks pertahanan.
3. Hukum Humaniter Internasional (HHI): HHI, yang mencakup hukum perang dan konvensi tentang hak-hak tertentu dalam konflik bersenjata, seperti Konvensi Jenewa, Protokol Tambahan I dan II, dan Konvensi tentang Senjata Konvensional, mengatur perilaku pihak yang terlibat dalam konflik bersenjata untuk melindungi hak asasi manusia.
4. Hukum Internasional Hak Asasi Manusia: Instrumen hukum internasional seperti Konvensi tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan (1979), Konvensi tentang Hak-Hak Anak (1989), dan Konvensi tentang Hak-Hak Penyandang Disabilitas (2006) juga memberikan kerangka hukum untuk melindungi hak asasi manusia dalam pertahanan.
5. Konstitusi Nasional dan Undang-Undang Nasional: Konstitusi dan undang-undang nasional sering juga mencantumkan hak-hak asasi manusia yang harus dihormati dan dilindungi oleh pemerintah, termasuk dalam konteks pertahanan dan keamanan.
6. Putusan Pengadilan dan Interpretasi Hukum: Putusan pengadilan, baik di tingkat nasional maupun internasional, serta interpretasi hukum oleh badan-badan pengawas hak asasi manusia seperti Komisi Hak Asasi Manusia PBB, dapat membentuk dasar hukum untuk perlindungan hak asasi manusia dalam konteks pertahanan.

Melalui kerangka hukum ini, negara-negara diwajibkan untuk menghormati, melindungi, dan memenuhi hak asasi manusia dalam semua kegiatan pertahanan, termasuk dalam penggunaan kekuatan militer, perlindungan terhadap warga sipil, dan perlakuan terhadap tahanan perang.

Terimakasih sudah berkunjung di BTM.or.id, Anda Baru saja membuka Soal Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PKN) Kelas 10 Kurikulum Merdeka dengan Tema Dasar Hukum Pertahanan dan Keamanan Negara : Apa yang menjadi dasar hukum bagi perlindungan terhadap hak asasi manusia dalam pertahanan?

 

Jika anda merasa kurang puas dengan jawaban yang telah kami berikan silahkan untuk berkomentar dikolom komentar dibawah sehingga kami bisa menugupdate jawaban yang lebih spesifik.